Tugas 2 Ekonomi Koperasi: Organisasi dan Manajemen Koperasi

Organisasi dan Manajemen Koperasi

Nama : Dwi Kori Melati

Kelas  : 2EB09

NPM   : 22218097

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi koperasi merupakan salah satu organisasi yang boleh dikatakan kemunculnya relatif baru. Tetapi walaupun begitu organisasi ini, dalam proses kemunculannya hingga bisa berdiri eksis sampai sekarang telah melalui berbagi perstiwa dan rentatan sejarah yang cukup panjang. Salah satu kemunculannya disebabkan karena adanya revolusi industri sehingga dalam perkembangannya organisasi koperasi ini terdapat hampir disemua Negara industri yang sudah maju maupun di Negara berkembang. Pada mulanya organisasi tersebut tumbuh di negara industri di Eropa Barat, namun setelah adanya kolonialisme di beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan koperasi juga tumbuh di negara-negara jajahan. Banyak negara yang memanfatkan koperasi sebagai suatu alat untuk meningkatkan kesejahteraan, bahkan koperasi sebagai salah satu alat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Koperasi modern didirikan pada akhir abad ke 18 terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revoluse Industri di Negara Inggris. Perubahan-perubahan yang berlangsung saat masa revolusi industri tersebut terutama disebabkan karena perkembangan ekonomi pasar dan penciptaan berbagai persyaratan pokok dalam ruang lingkup dimana berlangsung proses industrialisasi serta modernisasi perdagangan dan pertanian yang cepat. Industri yang mula-mula bercorak padat karya berubah menjadi padat modal dan produksi yang mula-mula dilaksanakan berdasarkan pesanan berubah menjadi industri yang memproduksi untuk kebutuhan pasar. Selain itu proses produksi yang semula menggunakan tenaga manusia, karena adanya revolusi industri ini telah beralih menggunakan mesin sehingga tenaga buruh banyak yang tidak terpakai, dan pengangguran meningkat.

Tentu saja perubahan ini membawa dampak yang cukup luas utamnya dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat terutam kalangan buruh saat itu. Salah satunya terkait dengan masalah kesenjangan sosial antara kaum kapitalis dan kaum buruh, di mana karena pengaruh Revolusi Industri dan kapitalisme telah membuat kaum buruh terpinggirkan. Karena merasa terpinggirkan akhirnya kaum buruh di salah satu kota di Inggris, yaitu kota Rochdale tersebut membentuk suatu komunitas dan perkumpulan yang mempunyai tujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Dari hasil perkumpulan dan wadah komunitas tersebut kemudian lahirlah suatu organisasi yang disebut koperasi. Organisasi koperasi di Kota Rochdle inilah yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal dari adanya koperasi modern. 

Beranjak dari sejarah munculnya koperasi di Barat tersebet, dalam perekonomian modern saat ini peran koperasi memiliki kedudukan yang cukup penting dan startegis, terutama bagi negara yang berkembang tidak terkecuali di Indonesia.Bahkan koperasi sudah di tasbihkan sebagai salah satu sokoguru perekonomian. Sejak Negara Indonesia diproklamasikan telah ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa perekonomian Indonesia dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Rumusan ini merupakan hasil pemikiran Bung Hatta beserta Bung Karno tentang system perekonomian  setelah mempertimbangkan saran dari Ki Hajar Dewantara. Bangun perusahaan yang sesuai dengan perekonomian Indonesia adalah koperasi.

Berdasarkan atas penjelasan pasal 33 UUD 1945, dapat diketahui bahwa koperasi merupakan salah satu sector ekonomi yang sangat kuat kedudukannya, karena jelas-jelas diamanatkan  oleh UUD 1945. Dari penjelasan pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit disebutkan bahwa pelaku ekonomi adalah sektor negara dan koperasi, sedangkan sector swasta hanya disebut secara implisit. Oleh sebab itu semua warga negara Indonesia berkewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi Indonesia sejajar dengan badan usaha milik Negara dan usaha swasta. Gambaran yang disampaikan Bung Hatta tentang koperasi, seperti keberadaan Pabrik Semen Gresik atau PLTN Asahan yang dibentuk sendiri tanpa modal asing. Demikian pula untuk kepentingan menjalankan kegiatannya juga tidak memerlukan investasi asing. Jika terjadi kekurangan modal, pemecahannya dilakukan dengan  meminjam modal dari luar negeri. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli, dapat dilakukan dengan memanfaatkan tenaga-tenaga ahli asing namun tetap berada dalam pengawasan dari manajemen sosial .

Sektor swasta yang termasuk dalam kelompok  usaha kecil dan  usaha menengah disarankan untuk diwadahi dalam badan usaha koperasi sebagai organisasi skala besar. Ide ini dipengaruhi oleh gerakan koperasi di Skandinavia yang lebih  concern dalam mengembangkan koperasi dibanding dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan swasta  (Dawam Raharja, 1997 : xiv)  

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 mengisyaratkan Pemerintah harus memainkan peran yang aktif untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan koperasi agar dapat menjadi sektor ekonomi yang kuat sebagai soko guru perekonomian nasional. Namun dalam realitanya, banyak kebijaksanaan ekonomi yang ternyata merugikan kehidupan perkoperasian dan sebaliknya usaha swasta memperoleh berbagai fasilitas dan keuntungan akibatnya kehidupan koperasi menjadi terpinggirkan sementara itu usaha swasta tampil ke depan sebagai panglima ekonomi Indonesia. Hal ini boleh-boleh saja, namun sayangnya usaha swasta yang berkembang ini hanya dimiliki oleh beberapa orang yang sebagian besar merupakan warga negara Indonesia non pribumi ataupun milik swasta asing.

Oleh karenanya, guna mendukung perekonomian dalam skala yang luas yakni sebagai soko guru perekonomian seperti yang telah disinggung sebelumnya, pengelolaan koperasi harus dilaksanakan secara produktif, efektif dan efisien. Dalam arti koperasi harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan pelayanan usaha, yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota,  dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti itu, maka koperasi harus dapat berusaha secar luwes, baik yang menyangkut industri/produk hulu dan/ atau hilir tersebut. Ini berarti koperasi mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya dalam melakukan kegiatan usahanya.

Koperasi sebagai suatu badan usaha haruslah bekerja dengan prinsip dan hukum ekonomi perusahaan, menjalankan asas business efficiency, yaitu mengupayakan keuntungan finansial untuk menghidupi dirinya. Koperasi harus pula menjalankan asas efisiensi ekonomi (melaksanakan alokasi sumber daya) sebaik mungkin guna menunjang program kesejahteraan anggota dan pembangunan ekonomi untuk golongan ekonomi lemah pada umumnya. Dengan koperasi bekerja efisien baik secara  ekonomis maupun bisnis, koperasi akan dapat melayani kepentingan anggotanya, sekaligus koperasi dapat melayani masyarakat sekitar dengan baik. Sehingga pada akhirnya koperasi akan sangat menunjang peningkatan kesejahteraan ekonomi golongan ekonomi lemah di suatu daerah (pedesaan) pada khususnya dan suatu wilayah perekonomian daerah (pedesaan) pada umumnya.

Koperasi dan para pelakunya (pengurus, manajer atau pengelola, dan anggotanya) harus mampu bekerja secara efisien, untuk dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya seperti Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Negara dalam menjalankan kegiatan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi, sehingga mampu  untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dinegara yang sedang berkembang termasuk di negara kita, peranan pemerintah dalam pengembangan koperasi masih diperlukan karena banyak masyarakat yang belum paham benar tentang koperasi. Banyaknya masyarakat yang belum paham tentang koperasi karena tingkat pendidikan mereka masih  sangat rendah dan informasi yang belum lengkap tentang hakekat kopersi yang sebenarnya, bahkan mungkin pengetahuan yang awam teentang koperasi mungkin juga ditemukan di kalangan mahsiswa. Oleh karena itu, beranjak dari masalah tersebut kami mencoba mengangkat tema tentang koperasi dalam pembahasan makalah kali ini. Pada pembahasan kali ini akan kami fokuskan pada pengertian, tujuan dan struktur organisasi koperasi di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Koperasi

Banyak definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari Bahasa latin Coopere  atau Corporation  dalam Bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata  Cooperation, co berarti bersama dan  operation artinya bekerja atau berusaha. Jadi  cooperation  adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk  kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi  mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh. Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta dalam Revrisond Baswir, 2000: 2).

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO dalam Revrisond Baswir, 2000: 2).

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang  perorang atau badan hukum, yang memeberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Chaniago dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 17).

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 18).

Adapun pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson (dalam Ropke, 2003:13) adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha dengan kepmilikan dan pamakai jasa merupakan  anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.”  Sedangkan Menurut Undang-Undang Perkoperasian Bab 1 pasal 1 tahun 2012 koperasi mempunyai pengertian sebagai berikut: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Sedangkan definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para  anggota melalui musyawarah rapat anggota. 

Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma dan kaidah tersebut dalam UU tersebut lebih tegas dijabarkan dalam fungsi dan peran koperasi Indonesia sebagai:

1.    Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi  anggota pada khususnya dan masyarakat  pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,

2.    Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat,

3.    Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai  dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan

4.    Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2 Struktur Organisasi Koperasi

            2.2.1 Menurut Hanel

Menurut Hanel, “Struktur organisasi koperasi sebagai Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan”.

Dimana Sub sistem koperasi terdiri dari :

1.      Individu (pemilik dan konsumen akhir)

2.      Pengusaha perorangan atau kelompok ( pemasok  atau supplier)

3.      Badan usaha yang melayani anggota dan masyarakat

2.2.2 Menurut Ropke

Ropke mengidentifikasi Organmisasi Koperasi dengan meng identifikasi ciiri khusus yang meliputi:

1.      Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

2.      Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

3.      Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

4.      Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

Dimana Sub-sistem dari organisasi koperasi terdiri dari:

1.      Anggota Koperasi

2.      Badan Usaha Koperasi

3.      Organisasi Koperasi

2.3 Struktur Organisasi dan Manajemen Koperasi di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Koperasi Indonesia No. 25 tahun 1992 yang diberlakukan saat ini, khususnya Bab VI pasal 21, disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas (a) Rapat Anggota, (b) Pengurus dan (c) Pengawas. Dalam tulisan ini akan dibahas secara ringkas  tentang perangkat organisasi tersebut. Di samping itu juga akan dibahas tentang manajer koperasi sebagai pelengkap pengurus koperasi yang dianggap memiliki peranan penting dalam menjalankan roda perusahaan koperasi. Selanjutnya juga disajikan hubungan tata kerja antar perangkat organisasi tersebut dalam suatu struktur organisasi.

            2.3.1 Rapat Anggota

Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi merupakan forum pencetusan dan penyaluran aspirasi para anggota dalam menentukan arah kegiatan organisasi dan perusahaan koperasi. Melalui Rapat Anggota inilah, setiap anggota dapat menyalurkan aspirasinya untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum yang harus dilaksanakan oleh pengurus maupun pengawas koperasi. Menurut pasal 23 UU No. 25 tahun 1992, tugas dan wewenang Rapat Anggota adalah menetapkan:

1.    Anggaran Dasar Koperasi;

2.    Kebijakan-kebijakan umum  di  bidang  organisasi,  manajemen, dan  perusahaan koperasi;

3.    Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus  maupun pengawas;

4.    Program kerja dan RAPB Koperasi, serta pengesahan  Laporan Keuangan  Koperasi;

5.    Pengesahan pertanggung-jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya;

6.    Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU); serta

7.    Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Hendrojogi (2002; 147) memberikan tambahan  tugas dan peran Rapat Anggota, yaitu:

1.    Memberikan  persetujuan  atas  perubahan  struktur  permodalan dan arah kegiatan usaha koperasi:

2.    Menetapkan persyaratan agar pengurus, manajer, dan karyawan  memahami ketentuan-ketentuan yang ada dalam AD (Anggaran Dasar) koperasi.

3.    Memberikan penilaian  terhadap  pertanggungjawaban  pengurus dalam melaksanakan tugasnya.

Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rapat Anggota ini pada dasarnya merupakan landasan atau pedoman bertindak bagi pengurus dalam menjalankan roda keiatan organisasi dan usaha koperasi.

            Rapat Anggota koperasi harus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tutup buku. Ketentuan mengenai sahnya Rapat Anggota koperasi ini diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing koperasi.

            2.3.2. Pengurus Koperasi

            Perangkat organisasi ini merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, sekaligus sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota. Secara rinci, tugas dan wewenang pengurus telah ditetapkan dalam UU No. 25/1992. Sesuai dengan pasal 30 UU No. 25/1992, tugas pengurus meliputi:

1.    Mengelola kopersi dan usahanya;

2.    Menyusun program kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi;

3.    Menyelenggarakan rapat anggota;

4.    Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

5.    Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaisasi harta secara tertib;

6.    Memelihara daftar/buku anggota dan pengurus.

Adapun wewenang dari pengurus koperasi  meliputi:

1.    Mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan;

2.     memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru  serta pemberhentian anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);

3.    melalukan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung-jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

            Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam Hendrojogi (2002; 150) menyebutkan fungsi pengurus koperasi sebagai berikut:

1.    Sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi (supreme decision center function);

2.    Sebagai pemberi nasihat (advisor function);

3.    Sebagai pengawas atau orang yang dapat dipercaya (trustee function);

4.    Sebagai penjaga kesinambungan organisasi (perpectuating function); (5) sebagai simbol (symbolic function).  

Sementara itu Mace dalam Hendrojogi (2002; 153) mengidentifikasi peran pengurus yaitu:

1.    menentukan tujuan organisasi, strategi perusahaan, dan kebijakan umum organisasi;

2.    Memilih dan mengangkat eksekutif-eksekutif (pengelola) kunci;

3.     Melakukan pengendalian secara cermat terhadap para pengelola dalam mejalankan roda kegiatan organisasi dan usaha koperasi.

            Berbagai tugas, wewenang, fungsi dan peran pengurus tersebut, menunjukkan bahwa pengurus merupakan motor penggerak organisasi dan usaha koperasi. Jalannya roda kegiatan koperasi benar-benar berada di tangan pengurus. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa pengurus memegang kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi.

Mengingat beratnya tugas pengurus, dalam melakasanakan tugas tersebut pengurus dapat mendelegasikan beban tugas (kunci) tersebut kepada pengelola (manajer beserta karyawan) koperasi. Namun demikian,  tanggung jawab keberhasilannya tetap di pundak pengurus. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 25/1992, untuk mengelola usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola (manajer dan karyawan) atas persetujuan Rapat Anggota. Namun demikian, pengangkatan pengelola ini tidak mengurangi tanggung jawab pengurus pada Rapat Anggota. Ini berarti bahwa, di samping berada di tangan pengurus, kunci keberhasilan koperasi(khususnya bidang usaha koperasi) juga berada di tangan para eksekutif/pengelola (manajer beserta karyawan). Mengenai manajer koperasi ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini.

Dijelaskan pula dalam UU No.25 / 1992, bahwa persyaratan menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar koperasi masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Namun demikian, seyogyanya persayaratan menjadi pengurus koperasi menyangkut  hal-hal sebagai berikut:

1.    Memiliki keimanan dan ketaqwaan;

2.    Memiliki kejujuran  dan keterbukaan;

3.    Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap kehidupan dan gerakan koperasi;

4.    Memiliki wawasan ekonomi yang cukup, baik makro maupun mikro, serta pengetahuan manajemen bisnis;

5.    Memiliki jiwa kepemimpinan; dan  kewriausahaan koperasi; serta (6) Mampu dan mau bekerja keras.

Hal ini selaras dengan pendapat Koermen (2002; 137) yang menyebutkan persyaratan menjadi pengurus koperasi adalah:

1.    Mempunyai waktu untuk mengurus koperasi (kober);  

2.    Memiliki sikap mental yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (bener);

3.    Memiliki pengeta-huan dasar perkoperasian dan pengetahuan pendukung lainnya (pinter);  

4.    Memiliki kondisi fisik yang sehat dan terjaga sehingga dapat melakukan semua aktivitas sebagai pemimpin (seger);

5.    Cekatan dan berani mengambil keputusan secara tepat dan cepat.

Dengan berbagai persyaratan tersebut diharapkan diperoleh pengurus yang benar-benar dapat melaksanakan tugas secara profesional. Dengan pengurus yang profesional ini diharapkan kope-rasi akan lebih mampu mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan  kesejahte-raan anggota pada khusunya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Secara umum pengurus koperasi terdiri dari tiga komponen yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Tugas dan wewenang masing-masing komponen pengurus itu dapat dirinci sebagai berikut :

a.     Ketua Umum

Ketua Koperasi memiliki tanggung jawab baik kedalam maupun keluar organisasi, dengan uraian tugas selengkapnya sebagai berikut: 

1.     Memimpin Koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota Pengurus.

2.     Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

3.     Melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan Keputusan Rapat anggota dan Rapat Pengurus.

Adapun wewenang dari ketua adalah sebagai berikut:  

1.     Menentukan Kebijaksanaan dan mengambil keputusan.

2.     Menandatangani surat-surat dan perjanjian bersama Sekretaris dan Bendahara.

3.     Ketua bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

b.     Wakil Ketua Umum

Wakil ketua memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wakil penanggung jawab umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1.            Melaksanakan tugas ketua apabila berhalangan.

2.            Membina dan mengawasi bidang organisasi dan administrasi.

3.            Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan.

4.            Menyelenggarakan kontrak usaha dengan pihak lain.

c.     Sekretaris

Tugas utama sekretaris adalah sebagai penanggungjawab administrasi koperasi, adapun uraian tugasnya sebagai berikut :

1.        Bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran.

2.        Mengusahakan kelengkapan organisasi.

3.        Mengatur jalannya perkantoran.

4.        Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan.

5.        Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas.

6.        Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi dan idiil. 

                        Adapun Sekretaris berwenang :

1.           Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan.

2.           Menandatangani surat-surat bersama ketua.

3.           Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi dan penyuluhan.

4.           Sekretaris bertanggung jawab kepada rapat Pengurus melalui Wakil Ketua.

d.     Bendahara 

            Pada dasarnya tugas pokok bendahara adalah mengurus kekayaan dan keuangan koperasi, antara lain :

1.         Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi.

2.         Mengatur jalannya pembukuan keuangan.

3.         Menyusun anggaran setiap bulan.

4.         Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang.

5.         Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi.

6.         Menyusun laporan keuangan.

7.         Mengendalikan anggaran.

            Sedangkan wewenang Bendahara meliputi :

1.         Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha.

2.         Bersama dengan ketua meandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

e.      Wakil Ketua Bidang Usaha

            Wakil ketua bidang usaha memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wakil penanggung jawab di bidang usaha dan bertanggung jawab kepada wakil ketua umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1.  Membina dan mengawasi unit bidang usaha koperasi.

2.  Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan bidang usaha.

3.  Menyelenggarakan kesepatan kontrak usaha dengan pengelola unit bidang usaha koperasi.

4.  Menyusun peraturan-peraturan khusus di unit bidang usaha.

2.3.3. Pengawas Koperasi

Pengawas merupakan pemeriksa dan pengendali pelaksanaan kebijakan oleh pengurus. Hal pokok yang perlu diperiksa dan dikendalikan oleh pengawas adalah realisasi pelaksanaan kebijakan oleh pengurus, apakah telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota atau belum.Tugas utama pengawas adalah mengendalikan pelaksanaan tugas oleh pengurus, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari program kerja dan RAPB Koperasi yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Mengenai tugas, wewenang dan  kewajiban pengawas menurut UU No. 25/1992, pasal 39 adalah sebagai berikut. Adapun tugas dari pengawas koperasi meliputi:

1. Melakukan pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;

2.    Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;

Sedangkan wewenang dari pengawas Koperasi adalah:

1.    Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi;

2.    Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus, termasuk pengelola.

3.    Pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Sedangkan menurut Koermen (2002:174) menjabarkan tugas pengawas koperasi yang meliputi:

1.    Melakukan pengawasan atas tatakehidupan koperasi;

2.    Melakukan penelitian atas kebenaran bukti-bukti akuntansi dan catatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi;

3.    Melakukan pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan oleh pengurus dalam menjabarkan program kerja dan RAPB koperasi;

4.    Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut dari temuan hasil pengawannya;

5.    Membuat/menyusun laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Lebih lanjut Koermen menjelaskan bahwa sasaran pengawasan meliputi lima bidang yaitu:

1.    Bidang umumdan kelembagaan;

2.    Bidang idiologi dan administrasi SDM;

3.    Bidang usaha/bisnis;

4.    Bidang tata usaha dan urusan internal koperasi;

5.    Bidang keuangan dan permodalan.

Selanjutnya Koermen (2002; 176) mengelompokkan tujuan penga-wasan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Umum meliputi:

1.    Memberikan informasi yang obyektif tentang keadaan koperasi

2.    Memberikan saran-saran yang konsruktif  pada pengurus sebagai pelaksana kebijakan.

Sedangkan tujuan khusus meliputi:

1.     Meneliti kebenaran data akuntansi dn kelayakan laporan keuangan;

2.     Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengurus dalam men-jalankan organisasi dan usaha koperasi;

3.    Mengevluasi hasil-hasil capaian pengurus dalam menjalankan tugas;

4.    Mengetahui perma-salahan yang ada dalm koperasi, serta memberikan solusi pemecah-annya;

5.    Mengamankan dan menyelamatkan kepentingan organisasi, anggota, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;

6.    Mengvaluasi kebijakan-kebijakan pengurus dalam mengembangkan koperasi.

Berdasarkan pasal 38 dan 40, UU No. 25 Tahun 1992, pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Angggota, sehingga pengawas juga harus bertanggung-jawab kepada Rapat Anggota. Dalam hal pengawas tidak mampu melaksanakan tugas penga-wasan keuangan, pengawas dapat minta bantuan jasa audit kepada akuntan publik. Namun demikian, hasil pemeriksaan dari akuntan publik tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengawas untuk dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota.

2.3.4.    Manajer

Untuk melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh Rapat Anggota, pengurus dapat mengangkat manajer beserta karyawan atas persetujuan Rapat Anggota. Manajer pada dasarnya adalah orang (bisa dari pengurus atau bukan pengurus) yang ditunjuk dan diangkat oleh pengurus untuk memimpin perusahaan (bidang ekonomi) koperasi, serta mengelolanya bersama dengan karyawan. Oleh karena diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, serta  mendapatkan wewenang dari pengurus untuk mengelola koperasi, maka manajer koperasi juga bertanggung-jawab kepada pengurus, bukan pada Rapat Anggota koperasi. 

Mengingat tugas manajer yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan koperasi, seyogyanya manajer koperasi sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan  pada pengurus. Menurut Hendrojogi (2002; 163), manajer koperasi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1.    Cakap dan memiliki technical skill, sehingga mampu memecahkn permasalahan sumber daya secara phisikal;

2.    Memiliki executive skill, sehingga mampu memecahkan masalah SDM;

3.    Kreatif, sehingga mampu menciptakan metode-metode baru dan efisiensi dalam pekerjaan;

4.    Memiliki pandangan jauh ke depan;

5.    Memiliki jiwa kepemimpinan (leadership);

6.    Memiliki organzational skill, sehingga mampu menjabarkan kegiatan-kegiatan operasional usaha;

7.    Memiliki kemampuan mengambil keputusan;

8.    Mampu membedakan mana yang benar dan yang salah;

9.    Memiliki sifat fleksibel;

10. Mampu bekerjasama dengan orang lain;

11. Mampu berperan sebagai mediator dan konduktor.

Dengan berbagai persyaratan tersebut diha-rapkan agar manajer mampu menjalankan roda usaha koperasi secara profe-sional, sehingga mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi koperasi.

Hendrojogi (2002; 160) menjelaskan bahwa tugas manajer koperasi  lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan teknis operasional usaha koperasi. Mengingat tugas dan kewenangannya itulah, maka keberhasilan usahan koperasi cenderung berada di tangan manajer. Dengan kata lain, manajer memegang kunci keberhasilan usaha koperasi tersebut. 

Dalam menjalankan roda kegiatan usaha koperasi, manajer biasanya dibantu oleh sejumlah karyawan. Jumlah dan jenis/kualifikasi karyawan ini  tergantung dari kebutuhan koperasi yang bersangkutan. Kedudukan karyawan ini pada dasarnya merupakan bawahan manajer, sehingga karyawan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada manajer.

2.3.5.    Bagan Struktur Organisasi Koperasi di Indonesia

Hubungan tata kerja  antar  perangkat  organisasi koperasi tersebut (RA, Pengurus termasuk manajer dan karyawan, serta Pengawas) dapat  digambarkan  dalam  suatu  struktur  organisasi.

Secara umum, manajemen organisasi koperasi dapat dikelompokkan menjadi  tiga bagian, yaitu bagian organisasi, bagian usaha, dan bagian keuangan.

Bagian organisasi lebih banyak berurusan dengan hal-hal  seperti  keanggotaan, pendidikan perkoperasian, dan kerja sama dengan pihak luar termasuk pemerintah. Secara operasional, biasanya pengurus lebih banyak perannya di bagian ini. Sementara itu, manajer lebih banyak perannya di bagian usaha dan keuangan. Oleh karena itulah manajer sangat berperan dalam mencapai keberhasilan usaha koperasi. Banyak pendapat pakar dan hasil penelitian yang menyatakan bahwa manajer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha koperasi.

2.4 Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Seorang anggota koperasi yang baik adalah yang mengutamakan pemenuhan semua kewajibannya sebelum menuntuk hak-haknya sebagai anggota koperasi. Dengan demikian seorang anggota koperasi yang baik harus berusaha memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntuk hak-haknya.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 UU No 25 1992 kewajiban-kewajiban anggota koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut

1.      Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.

2.      Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

3.      Mengembangkan dan memelihara kebersamaan azas kekeluargaan

Seperti halnya denga kewajiban anggota, hak anggota koperasi ada yang sudah ditetapkan dalam UU Koperasi ada pula yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hak-hak anggota koperasi adalah sebagai berikut :

1.      Untuk menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.

2.      Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus.

3.      Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar

4.      Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta.

5.      Memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.

6.      Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar

Hak-hak anggota tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh para pengurus koperasi, karena hak-hak tersebut melekat pada keanggotaan setiap anggota koperasi. Adanya pengakuan atas hak-hak anggota koperasi itu adalah cerminan bahwa koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang demokratis.

Seorang anggota koperasi yang baik adalah yang mengutamakan pemenuhan semua kewajibannya sebelum menuntuk hak-haknya sebagai anggota koperasi. Dengan demikian seorang anggota koperasi yang baik harus berusaha memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntuk hak-haknya. Adapun keanggotaan koprasi dapat berhenti atau diberhentkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1.    Anggota berhenti karena meninggal dunia

Apabila anggota koprasi  meninggal dunia maka status keangotaannya sudah berakhir, dan status keanggotaan tersebut tidak bisa dipindah tangankan.

2.    Anggota yang berhenti atas permintaan sendiri, pengembalian uang simpanan termasuk uang jasa lainnya diperhitungkan dengan hutang-hutangnya serta kewajiban-kewajiban lainnya.Ini merupakan hal biasa apabila permohonan itu diajukan secara tertulis kepada pengurus, atas permintaan tersebut disampaikan dalam rapat pengurus dan sekaligus dibicarakan tentang hak-haknya (khususnya dalam bentuk simpanan) dan kewajiban yang masih melekat pada yang bersangkutan.

3.    Anggota yang berhenti karena mendatangkan kerugian kepada koperasi, hanya menerima pengembalian simpanan tanpa uang jasa lainnya.

4.    Anggota yang diberhentikan dengan hormat, karena alih profesi, lanjut usia, uzur, atau alasan lainnya, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, pengembalian uang simpanan termasuk uang jasa sesuai ketentuan yang berlaku, diperhitungkan dengan hutang serta kewajiban lainnya.Hal ini bisa terjadi apabila seorang anggota koperasi pindah ketempat lain diluar jangkaun daerah kerja koperasi atau bisa juga karena yang bersangkutan pindah pekerjaan, misalnya dari pegawai negeri pindah ke swasta (syarat anggota pegawai negeri dalam KPN tidak dipenuhi)

5.    Anggota yang diberhentikan dengan tidak hormat, karena melakukan tindak pidana, melanggar peraturan koperasi, atau mencemarkan nama baik koperasi, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak dapat ditolerir, hanya menerima pengembalian uang simpanan tanpa uang jasa lainnya. Apabila seorang anggota secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota, misalnya tidak mau bayar simpanan wajib yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, dan sebagainya dan tindakan tersebut dianggap merugikan perkembangan koperasi maka pengurus dapat mengambil tindakan untuk menghapus keanggotaannya dalam koperasi, tentunya setelah dilakukan pendekatan-pendekatan kepada yang bersangkutan. 

Setiap anggota yang berhenti atau pemberhentian anggota akan dicatat dalam buku daftar anggota. Berakhirnya kenggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota. Jika anggota yang berhenti atas permintaan sendiri maka wajib mengajukan surat tertulis kepada pengurus. Jika anggota yang diberhentikan oleh koprasi memiliki kesempatan untuk mengajukan pertimbangan dalam rapat anggota berikutnya.

2.5. Dewan Penasehat Koperasi

Dewan penasehat atau pembina koperasi berfungsi memberikan saran-saran, pendapat, usul, dan pertimbangan-pertimbangan kepada pengurus atau rapat anggota mengenai masalah tertentu baik diminta maupun tidak, demi untuk kemajuan  koperasi yang bersangkutan. Dewan penasehat tidak diberi gaji tetapi dapat dapat diberi uang jasa yang disetujui oleh rapat anggota. Disamping itu Dewan penasehat  (Pembina)  tidak mempunyai hak dalam rapat anggota dan rapat pengurus.

Tanggung jawab dari Dewan penasihat (Pembina) secara lebih jelas adalah 

1.    Memberikan nasehat yang berhubungan dengan kegiatan  operasional koperasi.

2.    Mengkoordinir tugas-tugas perencanaan, pengorganisasian dan pemberian pengarahan kerja.

3.    Pengawasan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan pendayagunaan aktiva dan passiva untuk mencapai tujuan koperasi.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Organisasi koperasi merupakan salah satu organisasi yang boleh dikatakan kemunculnya relatif baru. Tetapi walaupun begitu organisasi ini, dalam proses kemunculannya hingga bisa berdiri eksis sampai sekarang telah melalui berbagi perstiwa dan rentatan sejarah yang cukup panjang. Salah satu kemunculannya disebabkan karena adanya revolusi industri.

Dalam perekonomian modern saat ini peran koperasi memiliki kedudukan yang cukup penting dan startegis, terutama bagi negara yang berkembang tidak terkecuali di Indonesia.Bahkan koperasi sudah di tasbihkan sebagai salah satu sokoguru perekonomian. Sejak Negara Indonesia diproklamasikan telah ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa perekonomian Indonesia dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan koperasi di Indonesia dalam menajalanlkan tugasnya mempunyai landasaan idiil berupa pancasila, dan landasan struktrural yaitu UUD 1945, terutama tentan Undang-undang Koperasi yaitu UU. No. 25 Tahun 1992.

            Sedangkan Struktur dari organisasi koperasi di Indonesia terdiri dari lima komponen utama yaitu, Rapat Anggota yang memegang kekuasaan tertinggi, Pengawas Koperasi, Pengurus Koperasi yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu, ketua, sekretaris dan bendahara, manajer koperasi dan Dewan Penasehat Koperasi. Khusus untuk dewan penasehat koperasi ini hanya bersifat opsional.

3.2 Saran

            Organisasi koperasi merupakan salah satu organisasi yang cukup penting dan strategis dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi terutama bagi para anggota. Oleh karena itu pemahaman tentang struktur dan manajemen tentang koperasi sangat diperlukan bagi seluruh komponen pendukung dalam koperasi terutama para anggota dan pengurus koperasi agar koperasi tersebut dapat berjalan dengan pengelolaan yang baik dan efisien.